SINARJATENG.COM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi mendesak militer Myanmar untuk berhenti menggunakan kekerasan pada rakyatnya.
“Dan Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan, sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama,” ujarnya sesuai keterangan tertulis yang disampaikan di Istana Negara Jumat, 19 Maret 2021.
Mengutamakan keselamatan rakyat Myanmar, Jokowi mendesak untuk segera dilakukan dialog. Dan demi memulihkan kembali kedamaian dan stabilitas Myanmar.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 20 Maret 2021: Kesehatan Leo, Virgo, Libra dan Scorpio Yuk Mulai Makan Makanan Sehat!
Baca Juga: Jadwal Piala FA dan Liga Inggris Hari Ini: Ada Bournemouth vs Southampton dan Everton vs Man City
“Indonesia juga mendesak agar dialog, agar rekonsiliasi segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi, untuk memulihkan perdamaian, dan untuk memulihkan stabilitas di Myanmar,” tegasnya.
Ia juga mendesak para pemimpin ASEAN untuk segera menggelar pertemuan tingkat tinggi.
“Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar,” lanjutnya.
Baca Juga: Jadwal Layanan SIM Keliling di DKI Jakarta Hari Ini 20 Maret 2021
Belum ada tanggapan lebih lanjut dari Kementrian Luar Negeri Brunei Darussalam. Namun, Malaysia dan Filipina mendesak agar segera dilakukan tidakan terkait hal ini.
Mendukung Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin terkejut dengan penggunaan senjata oleh militer Myanmar terhadap masyarakyat sipil dan tidak bersenjata.
“Pimpinan Militer Myanmar didesak untuk berhenti menggunakan senjata, dan alangkah baiknya menari jalan lain yang lebih damai,” ujarnya sebagaimana dikutip Sinar Jateng pada laman Reuters.
Baca Juga: Jadwal Lokasi Layanan Samsat Keliling Jabodetabek, Hari Ini Sabtu 20 Maret 2021
Muhyiddin Yassin kembali menambahkan, bahwa ASEAN sangat mendesak semua pihak untuk merundingkan solusi yang terbaik, memperbaiki krisis dan menghentikan ketegangan yang terjadi.
“ASEAN harus bergerak. Karena kepasifan merupakan keterlibatan, dan diam artinya memberi persetujuan,” ujar Menteri Luar Negeri Filipina Teodro Locsin, dalam sebuah utas postingan di media sosial Twitter yang membahas mengenai kekerasan yang terjadi di Myanmar.
Indonesia telah berupaya untuk menemukan jalan keluar agar Myanmar dapat keluar dari krisis. Menurut laporan, 200 orang telah gugur sejak Kudeta Militer Myanmar 1 Februari 2021. Hal ini menjadi pukulan telak untuk demokrasiMyanmar yang masih rapuh.
Baca Juga: Dukung Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi, Bandara Toraja dan Bandara Pantar Siap Digunakan
Ratusan pengunjuk rasa hingga pendukung Aung San Suu Kyi telah ditahan, aksi mogok massal pun membuat negara lumpuh. Berbagai negara Barat telah menyatakan kemarahannya dan memberikan sanksi atas penggunaan kekerasan oleh Junta militer.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, telah mempelopori untuk mengadakan pertemuan “informal” virtual dan mengundang perwakilan junta militer Myanmar pada 2 Maret, namun gagal.
Krisis Myanmar ini merupakan isu yang kompleks bagi ASEAN, karena memiliki kebijakan untuk tidak turut campur tangan pada masalah 10 negara anggotanya. Dalam hal ini termasuk negara otoriter yang dipimpin oleh mantan jenderal.
ASEAN secara kolektif menyerukan dialog, namun hingga saat ini belum mencapai kesepakatan.***