SINARJATENG.COM – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021.
Banyak pihak yang menganggap KLB ini ilegal karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat. Bahkan AHY menyatakan bahwa tidak ada pemilik hak suara sah yang hadir dalam KLB tersebut.
Situasi Partai Demokrat semakin memanas karena dugaan kudeta Partai Politik yang dilakukan oleh Moeldoko bersekongkol dengan segelintir kader partai.
Baca Juga: Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19, Pengunjung Objek Wisata di Boyolali Mengikuti Swab Antigen
“Berkolusi dan mencoba untuk memutar balikan fakta, menggulingkan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah,” ucap AHY saat rapat konsolidasi di DPP Demokrat, pada Minggu, 7 Maret 2021.
AHY meminta agar negara dan aparat pemerintah tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat.
Alasan belum adanya sikap pemerintah menanggapi peristiwa ini disebutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menyatakan bahwa belum ada laporan resmi terkait KLB ini.
Baca Juga: Dituding Pansos, Ibu Mantan Kaesang: Saya Ibu yang Terzolimi
Beberapa pengamat politik menduga bahwa sikap diamnya pemerintah disebabkan karena adanya keterlibatan Istana dalam konflik internal Partai Demokrat.
Seperti yang diungkapkan Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin, pada Minggu, 7 Maret 2021. Ia menyoroti peran istana dalam kudeta Partai Demokrat.
"Kalau kita bicara objektif begitu ya, istana membiarkan KLB terjadi artinya istana tahu sama tahu," kata Ujang dilansir oleh sinarjateng.com dari pikiran-rakyat.com.
Baca Juga: Link Live Streaming Tottenham Hotspur vs Crystal Palace: Prediksi Line Up Kedua Tim
Ia juga menilai bahwa istana dan Moeldoko diuntungkan dalam kudeta ini.Pasalnya Partai Demokrat berada di posisi non pemerintah atau oposisi dapat 'ditertibkan'.
"Nah, kita melihat kejadian Demokrat ini adalah bagian daripada skenario menghancurkan lawan-lawan politik yang diluar pemerintahan, dan itu menjadi biasa dalam politik hal ini terjadi," katanya.
Namun, dugaan keterlibatan istana dalam KLB Partai Demokrat ditampik oleh Moeldoko.
Baca Juga: Skema SBSN 2020, Jateng Miliki 26 Gedung Baru Madrasah dan KUA dari Kemenag
"Jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini," kata Moeldoko.
Menurut Ujang, diamnya Istana atas adanya KLB ini terkesan memberi angin kepada Moeldoko untuk memuluskan rencana kudeta itu sendiri.
Padahal, Istana dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa saja menghentikan langkah Moeldoko sehingga kudeta itu sendiri tidak akan mungkin terjadi.
Baca Juga: Menlu RI Jalin Kerjasama dengan Chile untuk Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi
"Beda hal jika pak Jokowi melarang pak Moeldoko itu tidak akan terjadi KLB. Ini kan seolah-olah pak Jokowi membiarkan akhirnya pak Moeldoko menjadi-jadi untuk melakukan kudeta itu," ucapnya.***