Network
Baca Juga: Kapolres Demak Menerima Berbagai Curhatan Diprogramkan Jum'at Curhat
Dalam tahapan kampanye sejauh ini, Fitria mengungkapkan belum ada dinamika pada akun media sosial resmi peserta Pemilu yang telah didaftarkan ke KPU.
Sebagai informasi, pada tahapan kampanye, tiap peserta Pemilu wajib mendaftarkan 20 akun media sosial per platform media sosial ke KPU.
"Kampanye di akun medsos terpantau belum ada pergerakan untuk di platform ini, kan peserta Pemilu sudah setor 20 akun medsos per masing masing platform. Fokus pengawasan selanjutnya adalah pada peserta Pemilu, kami antisipasi pula munculnya akun-akun ilegal yang membawa konten politisasi SARA dan hoax," katanya.
Untuk itu, dalam pengawasan konten internet ini, Fitria mengakui Bawaslu perlu kontribusi dari masyarakat untuk ikut bersama mengawasi kampanye di media sosial dan internet.
"Makanya kami perlu kolaborasi dan kontribusi dari kalangan BEM, ormas, OKP, GMNI, NU, Ansor, PMII, HMI, yang punya massa untuk bisa membantu jadi pionir dalam pengawasan Pemilu," katanya.
Sesuai ketentuan, Bawaslu wajib mengembangkan dan membangun sosialisasi pengawasan partisipatif.
Upaya itu sudah dilakukan dengan menggandeng kalangan perguruan tinggi sampai kalangan organisasi masyarakat. Namun demikian, tetap perlu ada peningkatan kerja sama.
Baca Juga: Bawaslu Gandeng LPPL Radio Swara Widuri Pemalang Ikut Dorong Masyarakat untuk Awasi Pemilu 2024
"Kami bukan apa apa tanpa kalian semua, Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) dan mahasiswa," katanya.
