Ganjar Minta Pemda untuk Berhati-Hati dalam Perencanaan Keuangan di Masa Pandemi

26 Maret 2021, 12:58 WIB
Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. /Humas Pemprov Jateng

SINARJATENG.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pada pemerintah daerah untuk berhati-hati dan melakukan perencanaan matang dalam hal pembangunan daerah di masa pandemi.

Ganjar mengatakan, pengelolaan anggaran di masa kedaruratan harus dilakukan dengan pruden dan transparan.

Hal itu disampaikan Ganjar, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat 26 Maret 2021.

Baca Juga: Memenuhi Syarat, Empat Sekolah Menengah di Kabupaten Batang Diizinkan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

Baca Juga: Jadwal Lokasi Layanan Samsat Keliling Demak, Hari Ini Jumat 26 Maret 2021

Ganjar mengatakan, saat pandemi anggaran menjadi luwes untuk dilakukan refocusing dan ini harus diwaspadai.

"Kemarin kita diminta refocusing, memang anggaran-anggaran dalam posisi kedaruratan ini agak luwes. Keluwesan ini kalau kita tidak pruden, tidak hati-hati, tidak bisa akuntabel maka akan jadi persoalan. Contohnya sudah ada," ucap Ganjar.

Untuk itu, lanjut Ganjar, gaya pengelolaan anggaran di masa-masa seperti ini harus diubah. Dari pengelolaan dengan gaya kuasa menjadi gaya yang lebih transparan dan akuntabel.

Baca Juga: Jadwal Lokasi Layanan Samsat Keliling Wonosobo, Hari Ini Jumat 26 Maret 2021

Ganjar pun tak bosan mengingatkan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi agar pembangunan dan keuangan dpat berjalan sesuai rencana dan efektif.

"Sinkronisasi dan harmonisasi yang terus kita dengungkan tapi memang agak mewah untuk dilaksanakan," ucapnya.

Oleh karena itu, Ganjar berharap perwakilan daerah yang hadir bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Utamanya untuk mengetahui perencanaan keuangan dan pembangunan yang efisien dan akuntabel.

"Mudah-mudahan ini ada narsum yang hebat-hebat, kompetensinya pada posisi high level maka saya harapkan bapak ibu terbuka, nanti bagaimana cara kita menyusun, bagaimana APIP bisa paling depan, bagaimana review bisa jadi lebih terang, agar kita aman dan bisa melaksanakan dengan baik," tegas Ganjar.

Baca Juga: Kekuatan Sosial Media, Mempertemukan Kembali Kakak Beradik di Magelang Yang Terpisah Selama 30 Tahun

Baca Juga: Jadwal Lokasi Layanan Samsat Keliling Surakarta, Hari Ini Jumat 26 Maret 2021

Sementara, Kepala BPKP RI M Yusuf Ateh mengatakan kehadiran pihaknya dalam kesempatan ini menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional khususnya dalam proyek prioritas nasional.

“Keselarasan itu dibutuhkan untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan daerah berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga kemanfaatan yang telah didesain dari program tersebut bisa maksimal dan dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Ateh, BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah, sebagai media untuk membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program atau kegiatan dan sub-kegiatannya. Pelaksanaan pengawasan ini nantinya tentu akan melibatkan APIP daerah.

Baca Juga: Jadwal Lokasi Layanan Samsat Keliling Semarang, Hari Ini Jumat 26 Maret 2021

“Diperlukan sinergi dan kolaborasi pengawasan untuk dapat memastikan keselarasan program strategis antara pemerintah pusat dan daerah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan risiko yang dihadapi,” ujarnya.***

Editor: Intan Hidayat

Tags

Terkini

Terpopuler