Network
Dalam deklarasi tersebut tidak secara terbuka mengutuk kudeta 1 Februari yang menggulingkan presiden terpilih Aung San Suu Kyi. Hanya disebutkan bahwa kemiliteran yang profesiaonal harus mengikuti standar internasional untuk berperilaku “dan bertanggung jawab untuk melindungi – tidak melukai – rakyat yang dilayaninya.”
Ditegaskan dalam deklarasinya bahwa militer Myanmar harus “menghentikan kekerasan dan berusaha untuk memulihkan kehormatan dan kredibilitas militer terhadap rakyat Myanmar yang telah hilang akibat tindakannya.”
Baca Juga: 9 Makanan yang TIDAK BOLEH Dimakan Saat Anda Sangat Lapar
Pada Sabtu 28 Maret 2021 lalu saat peringatan tahunan Hari Angkatan Bersenjata Myanmar dalam rangka memperingati dimulainya perlawanan terhadap Jepang tahun 1945, dilaporkan jumlah kematian bertambah. Saat ini tercatat total lebih dari 440 warga sipil meninggal sejak kudeta militer 1 Februari 2021.
Sanksi terbaru dari Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya telah menambah tekanan dari luar terhadap junta. Namun, Jenderal Myanmar telah mendapatkan dukungan dari Rusia dan China, yang mana, keduanya adalah pemegang veto Dewan Keamanan PBB dan dapat memblokir potensi tindakan apapun dari PBB.
Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin hadir dalam parade Hari Angkatan Bersenjata Myanmar yang berlangsung di Kota Naypyitaw pada sabtu lalu, dan telah bertemu dengan pemimpin senior junta pada hari sebelumnya.
Para diplomat menyebutkan Rusia, China, India, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Laos dan Thailand mengirimkan perwakilannya pada Hari Angkatan Bersenjata. Dan Rusia menjadi satu-satunya yang mengirimkan wakil menterinya.***
