SINARJATENG.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah tetapkan enam tersangka atas kasus jual beli jabatan di birokrasi Kabupaten Pemalang.
Sebelumnya pada Kamis 11 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB KPK lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 34 orang di Gedung DPR RI.
Setelah lakukan pemeriksaan lebih lanjut pada Jumat 12 Agustus 2022 dalam konferensi persnya KPK telah tetapkan enam tersangka.
Salah satu tersangka yang telah ditetapkan merupakan Mukti Agung Wibowo (MAW) selaku Bupati Pemalang periode 2021/2026.
Baca Juga: Terbaru! Kumpulan Twibbon Hari Pramuka ke 61 Tahun
Adapun detail tersangka dalam kasus suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan seperti berikut.
1. Bupati Pemalang, MAW
2. Komisaris PDAU, AJW
3. Pejabat Sekertariat Daerah Pemalang, SM
4. Kepala BPBD Pemalang, SG
5. Kepala Dinas Kominfo Pemalang, YM
6. Kepala Dinas PU Pemalang, MS.
Ditetapkannya enam tersangka oleh KPK dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan birokrasi Kabupaten Pemalang, berikut peran dari masing-masing tersangka.
1. Bupati Kabupaten Pemalang (MAW) berperan sebagai penerima suap
2. Komisaris PDAU, AJW berperan sebagai penerima suap
3. Pejabat Sekertariat Daerah Pemalang, SM berperan sebagai pemberi suap
4. Kepala BPBD Pemalang, SG berperan sebagai pemberi suap
5. Kepala Dinas Kominfo Pemalang, YM berperan pemberi suap
6. Kepala Dinas PU Pemalang, MS berperan sebagai pemberi suap.
Para tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Baca Juga: Lima Pejabat Kabupaten Pemalang Terlibat Jual Beli Jabatan, Berikut Besaran Biayanya
Sementara tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 hurufa atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Selanjutnya KPK akan menahan keenam tersangka tersebut mulai 13 Agustus 2022 hingga 20 hari kedepan.***