Network
SINARJATENG.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak asal memberikan izin penambangan. Sebab akibatnya, pemerintah daerah yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat izin-izin itu.
Hal itu disampaikan Ganjar saat di depan sejumlah pejabat dari Kementerian ESDM, para Kepala Dinas ESDM se-Indonesia yang tergabung dalam APESDMPI dan pejabat terkait, dalam Rapat Koordinasi Dinas-dinas ESDM, di kantor Dinas ESDM Jateng, Jumat 3 Desember 2021.
“Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan Online Single Submission (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas. Tapi akibatnya, kami di daerah yang pusing,” katanya.
Baca Juga: Kapasitas Stadion Camp Nou Ditingkatkan, Kursi Penonton Jadi 110 Ribu
Ganjar mencontohkan, di sekitar lereng Gunung Merapi tepatnya di Klaten, dulu hanya ada delapan penambang resmi yang memiliki izin. Mereka bisa dikontrol dan diawasi. Tapi setelah perizinan ditarik ke pusat, saat ini ada banyak izin penambangan bermunculan.
“Dari hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak,” tegasnya.
Ganjar meminta agar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama. Dengan begitu, maka soal perizinan penambangan bisa dikelola dengan baik.
Baca Juga: Indonesia Kembali Terima 5,5 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca dan Covovax
“Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan,” ucap gubernur.
Untuk itu, dalam forum asosisasi dinas-dinas pengelola ESDM seluruh Indonesia, dia meminta agar ada pembahasan serius terkait pengelolaan penambangan sumber daya mineral. Di tengah pertumbuhan jumlah penduduk dan eksplorasi, maka lingkungan akan terancam.
