SINARJATENG.COM - Bawaslu Kabupaten Demak bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk menciptakan lingkungan demokrasi yang bersih, bebas dari segala bentuk praktik politik uang.
Hal itu sehingga dicanangkanlah desa anti politik uang di Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Jumat 12 Maret 2021.
Acara yang berlangsung di Balai Desa Kedondong itu, dihadiri oleh Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Demak Agus Herawan, Camat Gajah Agung Widodo serta tokoh agama dan tokoh masyarakat desa setempat.
Baca Juga: Hari Raya Nyepi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Ditutup, Senin Kembali Normal
Sebagai bentuk dukungan, mereka menandatangani komitmen bersama desa anti politik uang.
“Mari kita wujudkan dan ciptakan desa yang bersih, bebas politik uang. Sehingga nantinya bisa memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat pentingnya menjaga desa kita terbebas dari politik uang,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak, Khoirul Saleh.
Tak bisa dipungkiri lagi, bahwa setiap digelar hajatan politik senantiasa dibarengi dengan adanya politik uang, baik pemilihan di tingkat desa ( pilkades ) maupun pemilihan presiden (pilpres).
Baca Juga: Felicia Tissue Hapus Akun Instagram, Akun Palsu Bertebaran
Adapun praktik politik uang atau politik perut bentuknya bermacam macam, bisa berupa pemberian uang secara langsung, sodaqoh, hadiah, uang transport, bantuan acara kelompok warga hingga bagi bagi sembako.
Praktik politik uang yang terjadi di tengah masyarakat dapat merusak tatanan demokrasi Indonesia. Politik uang menjadikan biaya politik semakin tinggi sehingga mendorong konstestan yang terpilih untuk berperilaku korupsi.
“Adanya korupsi itu diawali dari money politik, prosesnya yang tidak baik, maka yang dipikirkan bukan rakyatnya, akan tetapi bagaimana bisa mengembalikan ongkos politiknya (uang),” ujar Khoirul.
Baca Juga: PBSI Melepas Tim Terbaik Indonesia untuk All England 2021, Akan Berangkat Malam Ini
Menurut Khoirul, politik uang bukan masalah sepele melainkan masalah besar yang berdampak endemi karenanya perlu kerjasama semua pihak untuk bersama sama menanggulanginya. Pemilihan atau pemilu adalah aktualisasi demokrasui yang pada hakekatnya milik rakyat sehingga rakyat turut bertanggungjawab dalam pengawalannya.
“Nah, peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyatakan sikap menolak atau tidak menerima terhadap praktik politik uang serta berani menyampaikan laporan atau informasi dugaan adanya politik uang,” tutup Khoirul.***