SINARJATENG.COM - Sosial Media Twitter sedang ramai membicarakan Desa Wadas yang terletak di Kabupaten Purworejo
Bahkan pada hari Selasa 8 Februari 2022 #WadasMelawan menjadi trending topik di Twitter.
Banyak netizen membicarakan Wadas karena adanya banyak personil dengan senjata lengkap datang ke Desa Wadas dan dikabarkan membawa puluhan warga Wadas.
Baca Juga: Wadas Memanas, Ganjar Pranowo Meminta Maaf dan Bertanggung Jawab
Atas ramainya pembincangan netizen Twiter, Forkopimda Jateng mengadakan konferensi pers pada Rabu 9 Februari 2022. di Polres Purworejo.
Ramainya berita mengenai banyaknya anggota kepolisian lengkap dengan senjata dan kepung warga Wadas Kapolda Jawa Tengah, Irjen Achmad Luthfi lakukan klarifikasi.
Ia menyebut bahwa personel yang dikerahkan itu sebanyak 250 orang.
"Kemudian dari personel yang disampaikan adalah 250 personel, sudah kita sesuaikan kekuatan dan hakikat ancaman yang nanti timbul di sana," ujar Kapolda Jateng.
Baca Juga: 10 Link Hari Pers Nasional, Cocok Diunggah Di Instagram dan Facebook
Selanjutnya dalam Konferensi Pers Kapolda Jateng pun menegaskan tidak ada ancaman terhadap warga Desa Wadas.
"Di sana tidak ada ancaman, kita hanya back up 10 tim dari BPN, di mana yang akan diukur adalah 114 hektare, 346 bidang. Nggak mampu itu kalau kita jangkau," tutur Achmad Luthfi.
Ia menyebut pengerahan ratusan personil polisi untuk mendampingi pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah.
"Sehingga kita perlu masing-masing tim kita bekali 20 personel untuk nempel di tim-tim BPN, karena yang ngukur itu banyak. Jalan setapak ke sana dan itu kita bagi habis 10 tim, dengan harapan kecepatan yang kita lakukan, sehingga tidak ada anggota Polda ribuan, tidak ada. 250!", tegas Kapolda Jateng.
Baca Juga: Kumpulan Link Twibbon Hari Pers Nasional 2022, Cocok dibagikan di Media Sosial
Dia juga menekankan bahwa kedatangan ratusan personil ke Desa Wadas atas permintaan dari BPN Jateng.
"Polda Jawa Tengah atas permintaan daripada BPN melakukan pendampingan, pengamanan, fasilitator, dan dinamisator bagi masyarakat mereka yang menerima terkait dengan proses pengukuran maupun yang belum menerima," tutur Achmad Luthfi.***