Network
Baca Juga: 25 Anggota DPRD Pemalang Mangkir, Pengesahan Raperda RPJMD Tertunda
Lebih lanjut, Aldi menyampaikan bahwa seharusnya Pemkab Pemalang menyelesaikan kekurangan anggaran seperti perbaikan jalan dan kegiatan lainnya dengan mencari anggaran yang ada dipusat, seperti yang pernah disampaikan dalam debat publik Pilkada kemarin. Sehingga tidak perlu melakukan refocusing anggaran yang ada di setiap OPD.
"Kami menagih apa yang pernah disampaikan Pak Wakil Bupati, saat debat publik waktu itu, yang akan mencari proyek-proyek dipusat, sehingga hal ini bisa menutup kekurangan anggaran yang ada di APBD Pemalang," jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mengajak pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan ini (Defisit APBD) dengan tidak menutupnya dengan cara hutang ke bank, karena dampak hutang nantinya generasi yang akan datang yang harus menanggung beban hutang tersebut.
Untuk itu, maksimalkan potensi di daerah dengan sungguh-sungguh, tumbuhkan optimisme kepada seluruh jajaran pemerintah daerah.
Baca Juga: Ketua Komisi D DPRD Pemalang Minta Dana BOP untuk Guru TK dan PAUD Segera Dicairkan
"Fraksi PDI Perjuangan dengan tegas menolak wacana pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman daerah ke bank, argumentasinya karena masa jabatan bupati-wakil bupati maksimal hanya 10 tahun, setelah 10 tahun siapa yg akan bertanggung jawab terhadap hutang daerah, pastinya generasi yang akan datang yang menjadi korbannya dan harus menutup hutang-hutang tersebut," pungkasnya.***
