Network
"Jangka pendek, bisa dilakukan dengan mengoptimalkan bantuan-bantuan sosial berupa PKH, BPNT, bantuan kesehatan dan sebagainya," tutur Fahmi.
Dikatakan Fahmi, dalam hal ini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga harus diverifikasi dan validasi agar tepat sasaran.
"Perlu kerja sama dari semua sektor, pemerintah desa dan kabupaten,” jelas Fahmi.
Kemudian untuk program jangka panjang yang harus dilakukan Pemkab, kata Fahmi, seperti permodalan, pemberdayaan, dan asistensi warga miskin untuk mendapatkan pasar dan pengetahuan.
Baca Juga: Legislator PPP Gugah Pihak yang Mampu Secara Finansial untuk Bantu Warga Terdampak Pandemi
Politisi PPP itu berharap, rapat bersama TKPKD bisa memunculkan konsep koordinasi, komunikasi, sinergi, dan kolaborasi yang jelas dalam menanggulangi kemiskinan.
“Kita mengedepankan fungsi koordinatif Bappeda sebagai sekretaris TKPKD Kabupaten Pemalang. Supaya meminimalisir ego sentris masing-masing OPD," tandas Fahmi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Pemalang, Supaat, menegaskan pihaknya optimistis upaya penanggulangan kemiskinan di Pemalang akan berhasil.
“Kami sampaikan dari desainnya, konsultasi publiknya, sehingga bisa menghasilkan sebuah keputusan seperti yang dipaparkan teman-teman OPD," pungkasnya.***
