Network
Beka mengaku, setelah turun ke lapangan tim Komnas HAM langsung bertemu Gubernur, Kapolda dan Kejati. Dirinya sampaikan pokok aduan dan sikap warga yang mengklaim. Dimana, warga tidak menolak pembangunan sirkuit MotoGP itu, hanya ingin haknya dipenuhi, dan bebas dari intimidasi.
"Hasil pertemuan itu, Gubernur, Kapolda dan Kejati punya komitmen dan bersepakat mendudukkan dokumen yang ada dan akan disandingkan bersama seperti apa riwayat lahan, kemudian proses peralihan hak sehingga terbit HPL sampai bukti lain misal pipil Garuda dan SPPT. Terhadap persoalan lahan yang sudah selesai, Komnas HAM tidak ikut campur," tegas Beka.
Baca Juga: Peduli Covid-19, Polsek Dempet Bagikan Sembako Kepada Warga Terdampak
Beka juga menyampaikan Komitmen kedua dari Gubernur, Polda dan Kejati bahwa segera selesaikan sengketa lahan itu. Bahkan akan siapkan data sesuai yang dibutuhkan oleh Komnas HAM.
"Ingat, Komnas tidak dalam posisi menolak proyek strategis nasional, hanya ingin memastikan bahwa proyek itu melindungi hak asasi masyarakat saja," ujarnya.
Bagaimana dengan harga yang ditawarkan ITDC yang masih ditolak warga? Bagi Beka, ada tim appraisal yang menentukan nilai. Yang jelas, posisi ITDC berjanji akan membayar hak warga. Mengenai kapan, masih nunggu tim inisiasi.
Baca Juga: Perluas Jangkauan Tes Covid-19, Pemkab Semarang Minta Bantuan Mobil PCR ke Menkes
"Ingin kita sih bulan Oktober ini selesai semua," kata dia.
Terakhir, Beka menambahkan, dari 14 pengadu itu, ada 1 orang belum menyertakan buktinya. Karena itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Komnas mendesak agar ITDC selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menghentikan sementara pembangunan sirkuit MotoGP tersebut, sampai adanya titik temu untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan dan pemenuhan hak-hak para pihak yang mengklaim atas lahan-lahan tersebut.
"Yang jelas, Komnas HAM minta ITDC stop dulu proses pembangunan di atas lahan masih bersengketa," katanya.***
