Network
SINARJATENG.COM - Direktorat Jendral Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan banyak terobosan ke arah digital. Salah satunya dalam pelayanan administrasi kependudukan yaitu digitalisasi E-KTP dalam bentuk kode QR.
Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi data dan kerahasiaan dokumen kependudukan.
Zudan juga menghimbau agar masyarakat tidak sembarangan mengupload dokumen kependudukannya yang berisi data-data pribadi di berbagai media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya.
Baca Juga: Mengenal Self - Sabotage, Berikut 4 Tanda - Tanda dan Cara Mengatasinya
“Bila kita search di Google saja, itu banyak sekali bermunculan data-data kita terkait KTP-el, KK, paspor, nomor rekening, NPWP, nomor BPJS, dan lainnya. Padahal UU Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 95A secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan dan data pribadi akan dipidana dengan pidana penjara dan/atau dikenakan denda,”Ungkap Zudan Arif Fakrulloh melansir dari laman resmi dukcapil.kemedagri.go.id pada Rabu, 5 Januari 2022.
Dalam pernyataannya tersebut, Zudan mengatakan bahwa saat ini E-KTP Digital dalam tahap uji coba yang dilakukan di 50 kabupaten kota. Antara lain Salatiga, Dompu, Kota Bima, dan Kota Bandung.
Diketahui bahwa digitalisasi ini berlaku untuk E-KTP yang sudah ada ataupun yang baru akan dicetak.
Dengan adanya E-KTP digital, masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi karena data-data tersimpan dalam Hpnya sendiri.
“KTP elektronik tidak lagi dicetak seperti sekarang, tetapi langsung disimpan ke HP penduduk” Tambahnya.
