SINARJATENG.COM - Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk mewujudkan implementasi Satu Data Indonesia (SDI), salah satunya dengan mendukung penyediaan data yang akurat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara, Arif Darmawan menyatakan akan melibatkan seluruh stakeholder, baik perangkat daerah maupun instansi terkait untuk mempercepat penyelenggaraan SDI.
“Ini merupakan satu kesatuan untuk membangun satu basis data yang valid di daerah,” ujar Arif pada saat sosialisasi kebijakan SDI di lingkup Pemerintah Kabupaten Jepara, di kawasan Pantai Tirta Samudra, Senin, 12 April 2021.
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya tengah mengembangkan panel kendali (dashboard) aplikasi data yang diberi nama ‘Persada’.
Persada ini merupakan akronim dari Perwujudan Satu Data.
Tujuan dikembangkannya Persada adalah untuk menampilkan data-data strategis untuk mudah diakses, dengan satu aplikasi yang menjadi pusat data.
Menurut Arif, penyelenggara SDI di daerah dilaksanakan oleh pembina data statistik yakni Badan Pusat Statistik (BPS), pembina data geospasial adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan koordinator forum data yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Lalu, Wali data Diskominfo, dan sebagai produsen data adalah perangkat daerah, instansi vertikal, hingga akademisi.
Selaku wali data, pihaknya juga telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas data di Kabupaten Jepara, antara lain dengan peningkatan SDM pengelola data perangkat daerah.
Menurut Kepala BPS Jepara, Manggus Suryono, SDI merupakan suatu keharusan untuk menghasilkan data berkualitas.
Keberadaan SDI akan mengintegrasikan data sehingga lebih kuat dan efektif.
“Setelah adanya SDI, tidak ada lagi data yang berbeda-beda, semuanya bisa diinteraksikan,” kata Manggus.
Baca Juga: BMKG Unggah Video Refleksi Siklon Seroja di Instagram, Netizen Tanggapi Sistem Penyebaran Informasi
Menurut Bupati Jepara melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jepara, Dwi Riyanto, SDI berperan strategis dalam mendukung pengembangan sektor digital.
Apabila SDI ini dapat diwujudkan, maka perumusan kebijakan akan lebih tepat sasaran karena berbasis data.
Data yang berbeda-beda akan menyebabkan kesulitan menetapkan suatu progam, terutama pada saat eksekusi agar sesuai dengan target sasaran yang tepat.
“Data yang akurat juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian, rujukan informasi, penyelesaian masalah, serta sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.***