Network
SINARJATENG.COM - Hasil sidang Majelis Etik Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah merekomendasikan untuk memberikan sanksi berat yaitu pemberhentian kepada SH dari posisi Komisioner KIP Jawa Tengah.
Sidang Majelis Etik KIP Jawa Tengah yang di pimpin oleh Drs Eman Sulaiman MH dari unsur tokoh masyarakat dan anggotanya yang terdiri dari unsur Akademisi (Prof Dr Sri Suhandjati Sukri, dosen UIN Walisongo) dan dari unsur KIP Pusat (Gede Narayana, SE, MSi, Ketua KIP Pusat).
Sidang Etik dihadiri oleh Majelis Etik Komisi Informasi, Ketua dan anggota komisioner KIP Jawa Tengah serta kuasa hukum korban, H istri SH dari JPPA yang digelar di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Jalan Tri Lomba Juang Semarang pada Senin 17 Mei 2021.
Baca Juga: Hari Pertama Usai Libur lebaran, Bambang Kribo Sambangi Kantor Sekretariat Dewan
Ketua Majelis Etik KIP Jawa Tengah, Eman Sulaiman membacakan hasil putusan menyampaikan, bahwa dari hasil pemeriksaan dan saksi-saksi, SH secara sah dan terbukti benar-benar telah melakukan pelanggaran-pelanggaran etik dan KDRT terhadap istrinya H.
"Dalam persidangan Majelis Etik ini, dari hasil pemeriksaan terlapor, keterangan saksi-saksi, foto dan hasil visum, telah menguatkan, bahwa terlapor (SH) secara sah terbukti, telah melakukan pelanggaran etik dan KDRT terhadap istrinya H,” jelas Eman.
Eman mengungkapkan, SH telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Komisi Informasi No.3/2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi.
Baca Juga: Apel Perdana di Masa Pandemi, Kakanwil Kemenag Jateng Ingatkan Kekompakan Seluruh Satuan Kerja
Dan Rekomendasi putusan hasil sidang tersebut, oleh Majelis Etik kemudian diserahkan kepada Ketua KIP Jawa Tengah, untuk selanjutnya akan meneruskan putusan tersebut ke Gubernur jawa tengah untuk pemberhentian SH.
