Network
SINARJATENG.COM - Selain fokus membangun Sumber Daya Manusia (SDM), Pemkab Kudus fokus membangun roda perekonomian daerah melalui kegiatan berniaga dengan harapan tercipta kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tentu selaras dengan julukan 'GUSJIGANG' yang disematkan untuk Kabupaten Kudus. Itulah ungkapan dari Penjabat Bupati Kudus M. Hasan Chabibie saat menghadiri kegiatan Pembinaan dan Dialog Bersama Pedagang di Gedung Taman Budaya, Bae, Kudus, Rabu 24 Januari 2024.
Salah satu upaya yang dilakukan Hasan dalam mendorong kembali geliat ekonomi masyarakat dari sektor perdagangan dengan cara merevitalisasi pasar tradisional dibawah binaan Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus agar menjadi tempat yang layak dan nyaman dalam melakukan transaksi jual beli, terlebih saat ini menjadi momentum kebangkitan perekonomian pasca dilanda covid-19.
Berdasarkan data yang diterima dari OPD terkait, Kabupaten Kudus setidaknya memiliki sebanyak 13.437 masyarakat berprofesi sebagai pedagang yang tersebar diseluruh pasar tradisional di wilayah Kabupaten Kudus. Tentu jumlah tersebut menjadikan sektor ekonomi menjadi jantung Kabupaten Kudus karena memiliki perputaran uang begitu besar hingga mencapai 366 miliar rupiah lebih perbulannya.
Baca Juga: Perkuat Sektor Pangan Presiden Jokowi Memberikan Bantuan Petani Gagal Panen di Kab Kudus
Selain itu, Kabupaten Kudus mampu mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10,8 miliar rupiah di tahun 2023 hasil realisasi retribusi yang akan dikembalikan lagi untuk pembangunan Kabupaten Kudus. Pihaknya menyebut, Pemkab Kudus telah mempersiapkan anggaran untuk revitalisasi pasar tradisional di tahun 2024 ini. Sejumlah 8 pasar tradisional siap dilakukan perbaikan fasilitas, diantaranya Pasar Kliwon, Bitingan, Mijen, Ngembalrejo, Kalirejo, Wates, Jember, dan Baru.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kudus, Andi Imam Santoso menambahkan revitalisasi pasar tradisional dibawah binaan Dinas Perdagangan akan disiapkan anggaran sebesar 5,7 miliar rupiah. Lebih lanjut, pihaknya juga akan menyederhanakan retribusi pelayanan pasar dengan menggabungkan antara retribusi pelayanan pasar, retribusi sampah/kebersihan, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah (PKD).***
