Network
SINARJATENG.COM - Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Anggota KPU Parsadaan Harahap, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan Mochammad Afifuddin, bersama Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno hadir membuka sekaligus memberikan arahan pada Konsolidasi Nasional 2023 Dalam Rangka Persiapan Pemilu 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 29 Desember 2023.
Pada sambutannya, Hasyim menjelaskan tujuan utama Konsolnas adalah memperkuat organisasi, merapatkan barisan dalam rangka meneguhkan itikad serta meningkatkan kualitas pelayanan sebagai penyelenggara pemilu kepada pemilih dan peserta pemilu.
Dalam arahannya, August Mellaz mengatakan, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dengan segenap upaya telah merumuskan visi besar, yaitu menjadikan KPU sebagai pusat pengetahuan dan berbagi pengalaman tentang kepemiluan serta menjadikan KPU sebagai pusat kolaborasi juga kerja sama multipihak.
Baca Juga: BPS Grobogan Survei KSA Padi dan Jagung Desember 2023
Sedangkan menurut Parsa, soliditas adalah kata kunci, karena tanpa soliditas apapun yang dilakukan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Konsolnas adalah salah satu bentuk, gambaran, ukuran, dan indikator bahwa memang KPU dan jajarannya memiliki soliditas secara nasional.
Sementara Betty memaparkan pengelolaan dan pengamanan data & informasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk Perjalanan Data Pemilih Pemilu 2024, Rekapitulasi Perubahan Metode Memilih di Luar Negeri Pemilu 2024, keterlibatan gugus tugas dalam tahapan pemilu dan kebijakan Satu Peta Data Pemilu Indonesia untuk menyajikan pemilu yang terbuka, berintegritas, dan jujur.
Idham mengajak kepada seluruh peserta Konsolnas untuk memantapkan mindset, memantapkan cara pandang bersama sebagai penyelenggara Pemilu. Slogan KPU adalah “KPU Melayani”, ini adalah salah satu sikap yang harus diambil KPU dalam rangka memberikan yang terbaik kepada para pemilih Indonesia.
Drajat menekankan Pemilu akan berjalan dengan lancar jika pengelolan logistik pemilu memenuhi prinsip 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat waktu , dan tepat anggaran.
Afif dalam pemaparannya menyampaikan, untuk mewujudkan pemilu yang berkepastian hukum, regulasi harus tidak multitafsir dan tidak adanya kekosongan hukum, serta perlunya mitigasi risiko untuk menghadapi permasalahan hukum di setiap tahapan pemilu.
