Network
SINARJATENG.COM - Menjelang penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah Tahun 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana terus menyerap aspirasi dari para pengusaha dan buruh. Setelah Oktober 2023 lalu berdiskusi dengan para buruh, Pj Gubernur Jateng menemui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, di Kantor Gubernur, Rabu (1/11/2023).
“Saya sudah bertemu dengan perwakilan rekan-rekan buruh. Kami dengar dan tampung aspirasi buruh soal upah minimum. Nah sekarang bertemu perwakilan pengusaha untuk mendengarkan masukan dari pengusaha,” kata Nana, seusai pertemuan dengan Apindo.
Baca Juga: Jateng Sabet Dukcapil Prima Award Kategori Kolaboratif, Pj Gubernur: Saya Ucapkan Terima Kasih
Diakui, pembahasan UMP selalu menjadi perhatian setiap menjelang akhir tahun. Untuk meminimalisasi gejolak, sebelum membahas dan menetapkan UMP, Pemprov Jateng selalu menjaring aspirasi dan masukan dari pihak-pihak yang terlibat, .
Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ahmad Aziz menjelaskan, formula UMP dibahas oleh dewan pengupahan provinsi atau lembaga tripartit yang terdiri atas pemerintah provinsi, serikat buruh atau pekerja, dan perwakilan pengusaha.
Dikatakan, pembahasan UMP sejauh ini masih menunggu aturan pasti yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
“Rancangan aturan sudah disiapkan oleh kementerian. Sudah diuji publik, mungkin dalam pekan-pekan ini sudah akan keluar formula untuk menghitung upah minimum,” jelas Azis.
Ketua DPP Apindo Provinsi Jawa Tengah, Frans Kongi mengatakan, selama ini para pengusaha yang tergabung dalam Apindo berkomitmen untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis di Jawa Tengah. Baik antara pengusaha dengan pekerja, maupun pengusaha dengan pemerintah.
