SINARJATENG.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap berkolaborasi dengan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri untuk menekan penyebaran paham radikal.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, usai menerima Densus 88 Antiteror di ruang kerja Wagub, Senin 3 Oktober 2022.
Wagub menjelaskan, saat pertemuan pemerintah bersama Densus 88 melakukan pemetaan langkah-langkah strategis.
Baca Juga: Jadwal Acara TV Hari Ini KOMPAS TV, Selasa 4 Oktober 2022: Ada Tayangan Sapa Indonesia Malam
Salah satunya mengenai anak dari keluarga narapidana kasus teroris maupun eks napiter yang perlu mendapat internalisasi nilai Pancasila maupun agama.
"Keluarganya kita arahkan, kita dampingi, karena mereka (napiter) sudah kooperatif, memberikan masukan dan info-info ke kita. Nah ini perlu tanggung jawab kita.
Dan tadi (Densus) meminta untuk beberapa pondok pesantren bisa terlibat dalam penanganan lingkaran (paham radikal) ini," kata Taj Yasin.
Orang nomor dua di Jateng itu berharap putra-putri napiter bisa mendapatkan pemahaman agama serta wawasan kebangsaan yang utuh. Sehingga, lanjutnya, setelah keluar dari pondok pesantren mereka mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan NKRI.
Wagub menjelaskan, orang dengan pemahaman radikal punya kecenderungan bahwa pahamnya paling benar. Bisa jadi, lanjutnya, hal itu dikarenakan salah memilih guru atau keliru memahami agama.
"karena kecenderungan mereka seperti itu, ya ayo kita dekatkan dengan apa yang mereka inginkan (pelajaran agama). Tetapi yang benar-benar pelajarannya itu kaffah.
Baca Juga: Jadwal Acara TV Hari Ini iNews TV, Selasa 4 Oktober 2022: Ada Tayangan Silet dan iNews Malam
Benar-benar pelajarannya, pengetahuan (agama) Islam yang tidak disalah artikan sebagian kelompok," tandasnya.
Sementara itu, Direktur Identifikasi dan Sosialisasi Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, Brigjen Pol Arif Makhfudiharto menuturkan, keluarga napiter perlu didampingi untuk mengantisipasi diterimanya ajaran ekstrem yang mungkin masih diberikan oleh orang tuanya.
Pemerintah tidak akan pernah tahu, ajaran apa yang diberikan kepada anak-anaknya, di lingkup keluarga.
"Inilah yang perlu kita lakukan kerja sama, untuk menjadikan mereka ini masyarakat yang bisa diterima oleh lingkungannya, dan termasuk anak-anaknya ini bisa berwawasan nasionalisme, mencintai tanah airnya dan tidak lagi mengembangkan ajaran-ajaran ekstrem, sehingga bisa merugikan kelangsungan negara dan bangsa di kemudian hari," katanya
Pihaknya memandang, pondok-pondok pesantren bertipe moderat di Jawa Tengah, bisa dilibatkan untuk melakukan internalisasi. Sebab, mereka bisa menyampaikan ajaran Islam sekaligus nilai-nilai Pancasila.
Wagub Taj Yasin, menurut Arif, adalah tokoh yang lahir dengan latarbelakang dari pondok pesantren di Sarang. Sehingga, dia yakin Wagub memiliki wawasan agama dan kebangsaan yang tinggi. Di samping itu, Wagub menguasai jaringan pondok pesantren bertipe moderat.
Dengan mendapat dukungan Wagub Taj Yasin, harapannya akan lebih mudah menggandeng pondok pondok pesantren moderat dalam menerima kerja sama pendampingan bagi narapidana teroris, keluarga eks napi teroris, maupun eks napiternya.
"Kami selaku penegak hukum, tentunya kan tidak bisa melakukan internalisasi. Hanya melakukan penegakan hukum, perbuatannya.
Tapi tidak bisa menjadikan mereka berwawasan wasathiyah (atau) berwawasan moderat kalau tidak dibantu oleh kyai, ulama-ulama yang mempunyai pemikiran kebangsaan. Itu yang kiranya kita melakukan kerja sama," paparnya.***