Network
SINARJATENG.COM - Insentif guru keagamaan (Guru Madin, TPQ, dan pondok pesantren) se-Jawa Tengah bakal dicoret dari anggaran di KUA PPAS RAPBD Jawa Tengah 2024.
Hal itu menjadi perhatian serius dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
Nampaknya tidak hanya itu saja, terdapat rencana dihapusnya anggaran BOSDA Jateng yang terdiri dari BOSDA di dinas pendidikan dan kebudayaan.
Baca Juga: INFO ORANG HILANG! Casmiah Warga Sewaka Pemalang Dilaporkan Hilang, Berikut Ciri-cirinya
Padahal nominal keduanya cukup besar dan bermanfaat untuk pendidikan. Besaran insentif guru keagamaan se-Jawa Tengah sebesar Rp 247 miliar.
Sementara anggaran BOSDA Jawa Tengah yang terdiri dari BOSDA di dinas pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp 142 miliar dan BOSDA untuk siswa madrasah Aliyah negeri dan swasta se-Jawa Tengah sejumlah Rp 27 miliar.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng, Masruhan Samsurie mengatakan penghapusan dua pos anggaran itu akan berdampak serius.
Yakni hilangnya empati terhadap nasib guru keagamaan yang telah mengabdi tanpa pamrih di bidang pendidikan non formal selama ini.
"Ini menyangkut nasib sekitar 250 ribu guru agama baik itu Madin, TPQ dan Pondok Pesantren serta guru agama non Muslim se-Jawa tengah yang sudah selama ini telah berjalan selama lima tahun," kata Masruhan, kepada awak media belum lama ini.
