Network
SINARJATENG.COM - Nota Kesepakatan dalam rangka sinergi dan kolaborasi pengawalan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ditanda tangani Seluruh Gubernur dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) seluruh Indonesia.
Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPKP menyaksikan langsung pendatangan yang dilaksanakan secara daring di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Rabu 2 Desember 2020.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tumpak H. Simanjutak mengatakan, nota kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri bersama Kepala BPKP serta Perjanjian Kerja Sama antara Inspektur Jenderal Kemendagri dengan Deputi Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKP.
Baca Juga: Anggota DPR Ingatkan Larangan Ekspor Kelapa Harus diikuti Kebijakan Harga
“Penandatangan nota kesepakatan ini merupakan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BPKP untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang antara lain memuat yang utama pelaksanaan supervisi dan pengawasan di lingkungan pemda, Provinsi, Kabupaten dan Kota,” kata Tumpak.
Adapun ruang lingkup dari nota kesepahaman tersebut mengatur kerja sama terkait supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapabilitas APIP, serta pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.
“Kemudian yang kedua, ini sebagai upaya peningkatan kapasitas APIP, pengelola tata kelola keuangan dan pembangunan daerah termasuk pengawalan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 di daerah dan pelaksanaan pengawasan keuangan desa,” ujarnya.
Baca Juga: Bambang Tiyono Sebut Kota Salatiga Jadi Satu-satunya Daerah Regional Tiga Semangat Pengukuhan TPAKD
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam kesempatan yang sama mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo tentang urgensi pentingnya pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, baik itu di pusat maupun di daerah, utamanya, belanja pemerintah di tingkat pusat maupun daerah yang menjadi main engine atau penggerak utama dari roda perekonomian di masa pandemi ini.
