SINARJATENG.COM – Sebanyak 250 jabatan di eksekutif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mengalami kekosongan.
Kekosongan ini membuat sejumlah pejabat mesti rangkap jabatan dan kinerja Pemprov dinilai lambat dalam mengeksekusi program di APBD Jateng 2021.
Kekosongan pejabat definitif itu terjadi hampir di semua eselon. Paling terlihat adalah kekosongan sekretaris daerah (Sekda) definitif sejak 25 Oktober 2019 atau 1,5 tahun yang lalu.
Baca Juga: PDI Perjuangan Pemalang Gelar Rapat Pleno, Junaedi Ingatkan Kader Miliki Fighting Spirit yang Besar
Penjabat (Pj) Sekda sudah berganti dua kali, yakni Herru Setiadhie dan saat ini adalah Prasetyo Aribowo. Prasetyo sendiri saat ini juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Jateng. Tak hanya itu, sejumlah pejabat esleon II lain juga mesti rangkap jabatan.
Jika diperinci, untuk eselon II (asisten Sekda/kepala dinas/direktur BUMD) ada 10 jabatan kosong, eselon III (sekretaris dinas/kabid/kepala balai/kepala cabang dinas) sebanyak 89 jabatan kosong. Eselon IV ada 150 jabatan kosong.
"Semestinya hal-hal seperti ini bisa segera ditangani jauh-jauh hari. Pak Ganjar ini kan dipilih rakyat sebagai gubernur, tapi kelihatannya terlalu asyik bermain youtube, TikTok. Akibatnya pekerjaan yang sesungguhnya malah terbengkalai,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Joko Hariyanto, Senin 24 Mei 2021.
Baca Juga: Bupati Serahkan 6 Raperda Tahap Pertama 2021 ke DPRD Pemalang, Apa Saja?
Joko mengatakan kekosongan jabatan itu untuk sementara diisi Pelaksana Tugas (Plt) maupun Pj. Kewenangan pejabat definitif dan Plt disebutnya berbeda dan ini menyebabkan kinerja eksekutif yang lebih lambat.
Joko mencontohkan, APBD Jateng 2021 telah digedok bulan November 2020. Saat itu, memperoleh apresiasi dari Kemendagri. Namun kenyataanya, dalam mengeksekusi program di APBD begitu lamban.
"Ada program bantuan keuangan desa dari APBD. Karena digedok jauh-jauh hari, harapannya April bisa diturunkan. Namun kenyataanya sampai saat ini belum. Bahkan SK nya saja masih di meja gubernur,” ujarnya.
Baca Juga: Jadwal Lokasi Layanan Samsat Keliling Pekalongan, Hari Ini Selasa 25 Mei 2021
Menurutnya, nominal program bantuan keuangan desa dari APBD 2021 itu mencapai triliunan. Jika program itu berjalan maka diharapkan menggerakkan ekonomi masyarakat di desa. Program itu juga sudah ditunggu oleh masyarakat yang masih didera pandemi Covid 19.
Pria yang saat ini duduk di Komisi E DPRD Jateng ini berharap Ganjar Pranowo kembali fokus untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai gubernur. Agar program di APBD bisa dijalankan dengan maksimal.***